1. Pengertian e-Government
Saat ini perkembangan teknologi internet sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi internet sudah banyak digunakan untuk e-commerce dan berkembang juga kepada pemakaian aplikasi internet pada lingkungan pemerintahan yang dikenal dengan nama e-Government
e-Government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien.
Pengertian lainnya yaitu sebuah bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital atau komputer yang berbasiskan teknologi informasi.
2. Definisi e-Government
Konsep e-Government dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing individu atau komunitas, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa definisi berikut :
- Pemerintahan Federal Amerikas Serikat : e-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya.
- Pemerintahan Selandia Baru : e-Government merupakan sebuah cara bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakt dengan kemudahan akses, pelayanan, informasi dan peluang untuk berpartisipasi dalam demokrasi.
- Shailendra C. Jain Palvia : e-Government merupakan terminology umum guna menyebut layanan-layanan yang diberikan kantor departemen, pemerintah, maupun daerah yang didasarkan pada pemanfaatan jaringan web.
Melalui e-Government, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien dan nantinya akan terwujud Good Corporate Governance.
Gambar : Ruang Lingkup e-Government
3. Empat Tingkatan Pengembangan dalam e-Government
Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan public, pengembangan e-Government dapat dilaksanakan dan memiliki empat tahapan/fase yaitu :
1. Tingkat 1 (Persiapan)
- Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.
- Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
- Pendidikan dan pelatihan SDM menuju penerapan e-Government.
- Penyiapan peraturan pendukung.
Dalam fase ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
2. Tingkat 2 (Pematangan)
- Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.
- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam webite pemerintah.
3. Tingkat 3 (Pemantapan)
- Pembuatan situs web yang brsifat transaksi pelayanan publik.
- Pembuatan penyatuan penggunaan (interoperabilitas) aplikasi dan data dengan lembaga lain.
Dalam fase ini tersedianya aplikasi.formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan.
4. Tingkat 4 (Pemanfaatan)
- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Bussiness (G2B), Government to Constumers (G2C).
- Pengembangan proses layanan e-Government yang efektif dan efisien.
- Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice).
Dalam fase ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait.
Gambar : Level pemanfaatan teknologi dalam e-Government
4. Keuntungan Penggunaan e-Government
Bagi Pemerintah :
• Pelayanan jasa yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam sehari.
• Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
• Adanya keterbukaan (transparansi) diharapkan dapat merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan adanya rasa kecurigaan dan kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintahan.
• Memperluas jangkauan pemberian layanan dan informasi dengan menggunakan internet sebagai salah satu medianya.
• Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Contoh : koordinasi dapat dilakukan melalui e mail atau bahkan teleconference (video conferencing).
Bagi Masyarakat :
• Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dengan penyediaan informasi selama 24 jam.
• Adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan¬-perusahaan yang memberikan kemudahan bagi para pencari kerja.
• Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang pengaduan atau keluhan terhadap kondisi lingkungannya.
• Adanya keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, sehingga timbul kepercayaan terhadap pemerintah.
• Mengurangi total biaya administrasi dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat.
5. Hambatan dalam Implementasi e-Government
• Kultur mendokumentasi belum lazim. Yaitu kurangnya kebiasaan mendokumentasikan sesuatu.
• Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia.
• Langkanya Sumber Daya Manusia yang handal. Pernerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi.
• Infrastruktur yang belum memadai dan mahal.
• Tempat akses penggunaan media internet yang terbatas.
6. Implementasi e-Government di Indonesia
Negara Indonesia telah mengalami perubahan kehidupan berbangsa daan bernegara secara mendasar, dari rezim yang bersifat otoriter sampai terciptanya reformasi yang bersifat demokratis, dan penerapan otonomi daerah. Perubahan yang tengah terjadi ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap perubahan yang efektif. Dengan adanya e Government, teknologi informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin penggunaannya dalam sistem manajemen maupun proses kerjanya. Berikut ini beberapa contoh penggunaan telematika berbasis e-Government di Indonesia :
• Penerapan Permohonan atau pembuatan Kartu Keluarga (berdasarkan provinsi) secara online.
• Akses soal - soal ujian, buku gratis, latihan – latihan soal yang dapat diakses dalam situs Departemen Pendidikan Nasional.
• Pembayaran pajak secara online melalui ATM, e-Banking, serta CMS (Cash Management Service).
• Pembayaran pajak kendaran bermotor secara online melalui e-Samsat.
• e-KTP, yaitu penerapan identitas berbasis elektronik secara nasional (1 orang = 1 NIK).
7. Enam Strategi Pemerintah Indonesia Menuju e-Government
Dalam lampiran Intruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-Government, antara lain :
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom secara holistik (menyeluruh).
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan gerakan pemberantasan buta huruf pada masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur dalam pengembangan e-Government yaitu persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
